JAKARTA – Riau masuk dalam salah satu provinsi yang capaian vaksinasi Covid-19-nya mendapat catatan dari Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin. Sebagai provinsi yang berpopulasi tinggi, capaian Riau baru di angka Riau 56,1, masih di bawah target nasional 70 persen.
Budi Gunadi Sadikin mengatakan baru 13 provinsi mencapai target 70 persen pemberian vaksin Covid-19 dosis satu. Kondisi ini belum sesuai target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin semua provinsi mencapai 70 persen untuk dosis satu pada Desember 2021.
“Ini adalah target yang tadi bapak presiden berikan agar seluruh provinsi secara rata-rata sudah mencapai 70 persen suntik pertama, tapi kalau kita lihat baru 13 provinsi yang telah mencapai target,” kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (14/12/2021) seperti dilansir dari cnnIndonesia.com.
Berdasarkan data Kemenkes per 12 Desember, capaian vaksinasi tertinggi dipegang oleh DKI Jakarta yaitu 135,59 persen. Di urutan kedua Bali 101,69 persen; lalu Yogyakarta 97,71 persen; dan Kepulauan Riau 93,89 persen.
Kemudian, Kalimantan timur 76,18 persen; Jawa Tengah 73,93 persen; Nusa Tenggara Barat 73,79 persen; Kepulauan Bangka Belitung 73,75 persen; dan Jawa Timur 73,24 persen.
Selain itu Kalimantan Utara 72,21 persen; Sulawesi Utara 71,29 persen; Jambi 70,43 persen; dan Banten 70,07 persen. “Minggu lalu yang masuk Jambi dan Banten,” kata Budi.
Budi menyebut terdapat beberapa provinsi dengan populasi besar belum mencapai target vaksinasi 70 persen.
Wilayah tersebut antara lain Jawa Barat 68,65 persen; Sumatera Utara 65,33 persen; Sumatera Selatan 61,2 persen; Sumatera Barat 58,18 persen; Riau 56,1 persen; dan Sulawesi Selatan 54,35 persen.
“Itu adalah provinsi-provinsi populasinya banyak namun belum mencapai 70 persen vaksinasi dosis pertama yang diminta bapak presiden,” katanya.
Terkait itu, Budi mengaku telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar laju vaksinasi Covid-19 di beberapa daerah tersebut bisa dipercepat.
“Sekarang kami terus berkoordinasi dengan kepala daerah, Dinkes, Kapolri dan Panglima TNI untuk melakukan akselerasi bagi provinsi provinsi yang cakupan rendah,” ujarnya. (WS)